Glosarium hukum

Istilah yang muncul di pelajaran, dengan arti singkatnya. Arahkan atau fokuskan kursor pada istilah bergaris bawah titik-titik di dalam pelajaran untuk melihat artinya.

Semua Pengantar Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Pajak Hukum Korporasi Hukum Pasar Modal Hukum Ketenagakerjaan Hukum Agraria dan Properti Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara dan Konstitusi Kekayaan Intelektual Perbankan dan Jasa Keuangan Kepailitan dan PKPU Persaingan Usaha dan Konsumen Profesi dan Praktik Hukum

A

anggaran dasar: Dokumen dasar perseroan yang memuat nama, tujuan, modal, dan pembagian wewenang organ. (Hukum Korporasi)
arbitrase: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh arbiter yang dipilih para pihak berdasarkan perjanjian. (Hukum Acara)
asas legalitas: Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana bila telah diatur dalam peraturan sebelum perbuatan dilakukan. (Hukum Pidana)

B

badan hukum: Subjek hukum yang dapat memiliki harta dan melakukan perbuatan hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya. (Hukum Korporasi)
banding: Upaya hukum biasa agar perkara diperiksa ulang oleh pengadilan tingkat banding. (Hukum Acara)

C

civil law: Tradisi hukum yang bertumpu pada peraturan tertulis yang dikodifikasi. (Pengantar Hukum)
common law: Tradisi hukum yang sangat bertumpu pada putusan hakim terdahulu. (Pengantar Hukum)

D

dakwaan: Surat yang memuat rumusan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam sidang pidana. (Hukum Pidana)
debitur: Pihak yang wajib memenuhi prestasi. (Hukum Perdata)
delik aduan: Tindak pidana yang baru dapat diproses bila pihak yang dirugikan mengadukannya. (Hukum Pidana)
dewan komisaris: Organ perseroan yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. (Hukum Korporasi)
direksi: Organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. (Hukum Korporasi)
duplik: Tanggapan tergugat atas replik penggugat. (Hukum Acara)

E

efek: Surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang diperdagangkan di pasar modal. (Hukum Pasar Modal)
eksekusi: Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa bila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. (Hukum Acara)
eksepsi: Keberatan atau tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, misalnya soal kewenangan mengadili. (Hukum Acara)
emiten: Pihak yang melakukan penawaran umum efeknya kepada masyarakat. (Hukum Pasar Modal)

G

gugatan: Surat yang diajukan ke pengadilan untuk memulai perkara perdata. (Hukum Acara)

H

hukum adat: Aturan yang tumbuh dan ditaati dalam masyarakat adat tertentu. (Pengantar Hukum)

K

kasasi: Upaya hukum ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat banding, terutama untuk menilai penerapan hukum. (Hukum Acara)
keberatan: Upaya wajib pajak kepada otoritas pajak untuk menolak surat ketetapan atau pemotongan tertentu. (Hukum Pajak)
keputusan tata usaha negara: Penetapan tertulis oleh pejabat atau badan pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. (Hukum Administrasi Negara)
kewenangan absolut: Kewenangan yang menentukan jenis atau lingkungan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara. (Hukum Acara)
kewenangan relatif: Kewenangan yang menentukan pengadilan di wilayah mana yang berhak mengadili suatu perkara. (Hukum Acara)
kodifikasi: Penghimpunan aturan hukum dalam satu kitab undang-undang yang disusun secara sistematis. (Pengantar Hukum)
konstitusional bersyarat: Putusan yang menyatakan norma tidak bertentangan dengan konstitusi asal dimaknai dengan cara tertentu. (Hukum Tata Negara dan Konstitusi)
kreditur: Pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi. (Hukum Perdata)

M

mediasi: Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). (Hukum Acara)

N

norma: Aturan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam masyarakat. (Pengantar Hukum)
NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak, tanda pengenal wajib pajak dalam administrasi perpajakan. (Hukum Pajak)

P

penawaran umum: Kegiatan menawarkan efek kepada masyarakat sesuai tata cara yang diatur undang-undang. (Hukum Pasar Modal)
peninjauan kembali: Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan tertentu. (Hukum Acara)
perbuatan melawan hukum: Perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian. (Hukum Perdata)
perikatan: Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban. (Hukum Perdata)
petitum: Bagian gugatan yang berisi hal yang diminta kepada hakim untuk diputuskan. (Hukum Acara)
posita: Bagian gugatan yang menguraikan peristiwa dan dasar hukum tuntutan. (Hukum Acara)
praperadilan: Mekanisme pengujian di pengadilan atas sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum tertentu. (Hukum Pidana)
prestasi: Isi kewajiban dalam perikatan: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. (Hukum Perdata)
prospektus: Dokumen informasi yang disampaikan emiten dalam penawaran umum agar investor dapat memutuskan dengan informasi memadai. (Hukum Pasar Modal)

R

replik: Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. (Hukum Acara)
RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham, organ perseroan yang memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. (Hukum Korporasi)

S

self assessment: Sistem di mana wajib pajak sendiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. (Hukum Pajak)
somasi: Teguran tertulis agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu. (Hukum Perdata)
SPT: Surat Pemberitahuan: laporan wajib pajak mengenai perhitungan dan pembayaran pajaknya. (Hukum Pajak)

T

terdakwa: Orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. (Hukum Pidana)
tersangka: Orang yang karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. (Hukum Pidana)

V

verstek: Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut. (Hukum Acara)

W

wajib pajak: Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat untuk memiliki hak dan kewajiban perpajakan. (Hukum Pajak)

Y

yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa. (Pengantar Hukum)